SEI RAMPAH - Rabu, 06 Oktober 2021, Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah Munir, memimpin pertemuan (coffee morning) dengan Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah. Pertemuan hari ini merupakan pertemuan kedua dalam membahas tentang hal hal yang berkembang dan isu isu hukum kontemporer di lingkungan peradilan agama khususnya Pengadilan Agama Sei Rampah. Kegiatan ini diikuti oleh hakim PA. Sei Rampah mulai dari Munir (Ketua), Fauzan Arrasyid (Hakim), Nurhayati Hasibuan (Hakim), Istiqomah Sinaga (Hakim), Ghifar Afghany (Hakim).

morningha1


Pemateri pertemuan yang juga merupakan silaturrahmi kali ini adalah bapak Ghifar Afghany (Hakim), beliau membawakan materi tentang Aturan Normatif Hak Istri Pascaperceraian seperti ;
Perkawinan dapat putus karena:
a. Kematian,
b. Perceraian, dan
c. atas putusan Pengadilan.
Pasal 114 KHI
Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.
Pasal 149 KHI
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak ba1in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
Pasal 152 KHI
Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.
Pasal 158 KHI
Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :
a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba`da al dukhul
b. perceraian itu atas kehendak suami.
Pasal 159 KHI
Mut`ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada
Pasal 160 KHI
Besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.
SEMA No. 7 Tahun 2012
Kriteria Penentuan Besaran Mut‟ah, Nafhkah Iddah dan Nafkah Anak, Kriterianya adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan, besaran take-home-pay suami.
SEMA No. 7 Tahun 2012 diperbaharui dengan SEMA No. 3 Tahun 2018 Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut‟ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak SEMA No. 3 Tahun 2018 Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz SEMA No. 1 Tahun 2017 Dalam rangka pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut‟ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.
SEMA No. 2 Tahun 2019
Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pascaperceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan
Pembahasan
1. Dalam perkara cerai talak, mut‟ah dan iddah wajib? Tidak wajib ketika kondisi seperti apa? Ketika istri tidak nusyuz (SEMA 3 2018)
2. Dalam perkara cerai gugat, mut‟ah dan iddah wajib? Tidak wajib ketika kondisi seperti apa? Ketika istri tidak nusyuz (SEMA 3 2018)
3. Untuk melindungi hak perempuan, Posbakum mengarahkan agar mut‟ah dan iddah dicantumkan dalam surat gugatan cerai dan surat permohonan cerai talak.
4. Pencantuman dalam surat gugatan agar ada landasan hukum bagi hakim mengadili mut‟ah dan iddah (permintaan didasarkan kebutuhan istri)
5. Pencantuman dalam surat permohonan agar hakim mengetahui kemampuan suami
6. Apabila dalam surat gugatan atau permohonan tidak dicantumkan, hakim wajib menanyakan mut‟ah dan iddah kepada para pihak
7. Petitum mut „ah dan nafkah iddah tidak selalu dikabulkan, tergantung kondisi dalam angka 1 dan angka 23
8. Kriteria penentuan mut‟ah dan nafkah? Mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri (SEMA 7 2012)

morningha

Mudah-mudahan dengan diadakannya Coffee Morning Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah ini, diharapkan dapat memperluas wawasan serta membangkitkan semangat baru para Hakim dalam melaksanakan dan menyelenggarakan pelayanan terhadap para pencari keadilan di Pengadilan Agama Sei Rampah secara keseluruhan. //PTIP

Jam Layanan

Jam Kerja

Senin-Kamis Jum’at
08.00-16.30 08.00-17.00

Istirahat

Senin-Kamis Jum’at
12.00-13.00 12.00-13.30

Jam Pelayanan

Senin-Kamis Jum’at
08.00-16.30 08.00-17.00

JADWAL SIDANG

SENIN-KAMIS 09.00-Selesai

Syarat Berperkara

Lengkapi persyaratan pengajuan perkara anda, disini... dengan panjar biaya disini...

Statistik

Hari ini
Minggu Ini
Bulan Ini
TOTAL
291
1182
291
156427

14.22%
30.46%
3.24%
0.22%
0.02%
51.84%

Alamat IP Anda: 34.207.247.69

Sosial Media

 

fb icon

 

icon ig

  • Banner-Pelantikan-Bg-Gifar.png
  • Banner-Pelantikan-Bu-Yuliza-01.png
  • Banner-Pelantikan-Pak-Waka.png
  • hari-santri-01.png
  • sumpah-pemuda-01.png