Sei Rampah | pa-seirampah.go.id
Jumat(12.01.2024), Bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Agama Sei Rampah, Hakim perempuan PA. Sei Rampah, Ibu Nusra Arini, S.H.I., M.H. (Wakil Ketua) dan Ibu Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H. mengikuti deklarasi Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI) yang dilaksanakan secara offline di Holiday Inn Jakarta.

Acara deklarasi BPHPI ini juga dihadiri secara langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, YM. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. dalam sambutannya beliau mengucapkan selamat atas terbentuknya BPHPI karena memang kontribusi dan kepemimpinan hakim perempuan di Indonesia tidak diragukan lagi dan mempunyai peranan yang sangat penting bagi kemajuan lembaga peradilan terutama dalam mewujudkan lembaga peradilan yang inklusif dengan nilai-nilai kesetaraan gender hakim.

YM. DR. Nani Indrawati,. S.H., M.Hum sebagai Ketua Umum BPHPI dalam kesempatan tersebut beliau menyampaikan sejarah terbentuknya BPHPI yang diawali dengan keikutsertaan delegasi hakim perempuan di lingkungan Mahkamah Agung dalam International Association Women Judges (IAWJ) pada tanggal 11 Mei 2023 di Marrakesh, Maroko. Dalam Konferensi Hakim Perempuan Internasional ke 16 tersebut disampaikan salah satu syarat keikutsertaan hakim perempuan dalam konferensi hakim perempuan internasional adalah adanya badan perhimpunan hakim perempuan di Indonesia, selanjutnya infromasi tersebut disampaikan kepada pimpinan Mahkamah Agung dan disambut baik oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Terbentuknya BPHPI juga dilatarbelakangi dengan adanya peranan hakim perempuan yang memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam lembaga peradilan di Indonesia dan kebutuhan dari hakim perempuan itu sendiri yang memerlukan wadah / lembaga sebagai sarana untuk saling berkomunikasi dan bertukar pengalaman dalam pelaksanaan tugasnya menjadi salah satu latar belakang terbentuknya BPHPI. Jumlah hakim perempuan di Indonesia saat ini yang belum seimbang yaitu sebanyak 2.201 orang atau 29 % dari total 7.720 jumlah hakim di Indonesia dan 412 orang hakim perempuan / 24 % menduduki posisi pimpinan di lembaga peradilan, prosentase yang belum setara tersebut menjadi salah satu program dari BPHPI untuk meningkatkan jumlah kepemimpinan dari hakim perempuan setidaknya sama dengan jumlah hakim perempuan yang memberikan kontribusi terbaik untuk lembaga Peradilan. //Mel